Sun. Apr 5th, 2020

aptrindo.co.id

My site

AD/ART

ANGGARAN DASAR APTRINDO

P E N G A N T A R 

Dalam rangka pembangunan nasional yang menitik beratkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, kemerdekaan warga Negara Republik Indonesia untuk berserikat atau berorganisasi dijamin oleh UUD 1945 (dan perubahannya).

Dalam usaha untuk lebih meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi khususnya bidang transportasi, diperlukan langkah-langkah untuk terus mengembangkan iklim usaha yang sehat, meningkatkan pembinaan dunia usaha, mengembangkan dan mendorong pemerataan kesempatan yang seluas-luasnya dari masyarakat pengusaha transportasi untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 19945 (dan perubahannya).

Untuk mencapai tujuan tersebut maka para pengusaha transportasi nasional memandang perlu untuk mempersatukan diri dalam satu organisasi sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi para pengusaha transportasi, membina dan mengembangkan dunia usaha transportasi serta sebagai mitra Pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Atas dasar pemikiran-pemikiran diatas, maka para pengusaha transportasi secara sadar dan bertanggung jawab sejak tanggal 11 Desember 2017 menyatukan diri dalam suatu wadah organisasi profesi dengan nama Asosiasi Pengusaha Transportasi Nasional Indonesia disebut “APTRINDO“.

BAB I

NAMA, WAKTU DIDIRIKAN DAN

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Pengusaha Transportasi Nasional Indonesia atau disingkat APTRINDO.

Pasal 2

Waktu Didirikan

Organisasi ini didirikan pada tanggal 11 Desember 2017 di Medan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

(1)   Dewan Pimpinan Pusat APTRINDO berkedudukan di Ibukota Propinsi Sumatera Utara.

(2)   Dewan Pimpinan Wilayah APTRINDO berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di propinsi yang bersangkutan.

(3)   Dewan Pimpinan Daerah APTRINDO berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang bersangkutan atau disalah satu pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

 

BAB II

KEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan organisasi berada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Musyawarah Nasional.

 

 

 

 

 

BAB III

ASAS, TUJUAN, BENTUK DAN SIFAT

 

Pasal 5

Asas

Organisiasi ini berasaskan Pancasila dan UUD 1945 (dan perubahannya)

 

Pasal 6

Tujuan

Organisasi ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan kemampuan serta profesionalisme para anggota, menuju terwujudnya dunia usaha transportasi di Indonesia yang kuat, efisien dan berdaya saing tinggi.

 

Pasal 7

Bentuk

APTRINDO adalah organisasi profesi yang merupakan wadah Para Pengusaha Transportasi yang berbentuk kesatuan.

 

Pasal 8

Sifat

APTRINDO adalah organisasi terbuka dan independen.

 

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Tugas

(1)   Memupuk dan meningkatkan kesadaran Nasional serta patriotisme para Anggota dalam tanggung jawabnya sebagai Warga Negara.

(2)   Memperjuangkan aspirasi dan melindungi kepentingan serta mempertinggi derajat para Anggota dan berusaha menempatkannya pada kedudukan yang selaras dengan fungsinya yang penting dalam kehidupan masyarkat, berbangsa dan bernegara.

(3)   Memperjuangkan iklim yang baik dan sehat dibidang usaha transportasi, serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat diantara para anggota, dalam rangka memanfaatkan modal dan keahlian secara optimal dan efisien.

(4)   Membina dan mengembangkan peran serta para Anggota dalam kegiatan APTRINDO.

 

Pasal 10

Fungsi

Organisasi berfungsi :

(1)   Sebagai wadah untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi anggotanya.

(2)   Sebagai wadah untuk pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.

(3)   Sebagai wadah untuk berperan serta dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional

(4)   Sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota, antar organisasi kemasyarakatan lainnya, organisasi kekuatan sosial politik, lembaga perwakilan rakyat dan Pemerintah.

(5)   Sebagai badan representatif dari dunia transportasi dengan Pemerintah dan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

 

BAB V

ORGANISASI

Pasal 11

Struktur

(1)   Struktur Organisasi APTRINDO terdiri atas :

  1. Ditingkat Nasional disebut Dewan Pimpinan Pusat APTRINDO disingkat DPP APTRINDO, yang dipilih oleh Musyawarah Nasional.
  2. Ditingkat Propinsi disebut Dewan Pimpinan Wilayah APTRINDO disertai nama Propinsi yang bersangkutan, yang dipilih oleh Musyawarah Wilayah dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
  3. Ditingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pimpinan Daerah APTRINDO disertai nama Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang dipilih oleh Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 12

Dewan Pimpinan

(1)   Dewan Pimpinan APTRINDO adalah perangkat organisasi APTRINDO yang merupakan pimpinan organisasi APTRINDO tertinggi ditingkatannya masing-masing, mewakili organisasi keluar dan kedalam dengan masa jabatan lima tahun.

(2)   Dewan Pimpinan APTRINDO bertugas melaksanakan tugas dan fungsi organisasi APTRINDO sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 10 serta keputusan-keputusan musyawarah organisasi lainnya dan bertanggung jawab kepada Munas, Muswil, Musda.

(3)   Ketentuan tentang tata cara pengangkatan, susunan Pimpinan dan personalia serta hak, kewajiban dan wewenang Dewan Pimpinan organisasi APTRINDO diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 13

Anggota APTRINDO

(1)   Anggota APTRINDO adalah para pengusaha Transportasi Nasional Indonesia

(2)   Ketentuan tentang keanggotaan APTRINDO diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPATRAPAT SERTA WEWENANG

 

Pasal 14

Musyawarah Organisasi

(1)   Musyawarah Organisasi tingkat Nasional terdiri dari Musyawarah Nasional (Munas), Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas).

(2)   Musyawarah Organisasi tingkat Provinsi terdiri dari Musyawarah Wilayah (Muswil), Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) dan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil).

(3)   Musyawarah Organisasi tingkat Kota/Kabupaten terdiri dari Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda).

 

Pasal 15

Musyawarah Nasional

(1)   Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah musyawarah organisasi tertinggi tingkat Nasional sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi organisasi APTRINDO.

(2)   Musyawarah Nasional (Munas) diselenggarakan satu kali dalam lima tahun oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(3)   Musyawarah Nasional mempunyai wewenang untuk :

  1. Menilai, menerima atau menolak pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Menetapkan/merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  3. Menetapkan Program umum Organisasi.
  4. Memilih, menetapkan dan mengangkat Dewan Pimpinan Pusat.
  5. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

(4)   Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum dan anggota Dewan Pimpinan Pusat  sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

(5)   Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :

  1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
  2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)
  3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

Pasal 16

Musyawarah Nasional Luar Biasa

(1)   Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) diselenggarakan diluar jadwal Munas berkala untuk meminta pertanggung jawabaan Dewan Pimpinan Pusat mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2)   Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

Pasal 17

Musyawarah Kerja Nasional

(1)   Musyawarah Kerja Nasional adalah Musyawarah kerja antar organisasi tingkat Pusat dan tingkat Wilayah/Propinsi dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi serta penyesuaian visi untuk melakukan sinergi dalam perencanaan pelaksanaan program-program kerja antar tingkatan organisasi.

(2)   Dewan Pimpinan Pusat menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

(3)   Musyawarah Kerja Nasional mempunyai wewenang untuk :

  1. Memberikan penilaian atas pertanggung jawaban pelaksanaan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi, pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan harta kekayaan organisasi dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah, serta pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dari Dewan Pertimbangan Nasional.
  2. Menetapkan sasaran program kerja umum dan program kerja organisasi tahunan, serta pembagian tugas setiap tingkatan organisasi.
  3. Melakukan evaluasi atas aspek koordinasi dan sinkronisasi serta kesesuaian visi dalam melakukan sinergi dalam pelaksanaan program kerja umum dan program kerja organisasi antar tingkatan organisasi yang telah dilakukan selama ini.
  4. Membantu Dewan Pimpinan Pusat dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri dan hasilnya dipertanggung jawabkan pada Munas.

(4)   Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Kerja Nasional diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Musyawarah Wilayah

(1)   Musyawarah Wilayah (Muswil) adalah musyawarah organisasi tertinggi tingkat Propinsi sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi organisasi APTRINDO tingkat Propinsi.

(2)   Musyawarah Wilayah (Muswil) diselenggarakan satu kali dalam lima tahun oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

(3)   Musyawarah Wilayah mempunyai wewenang untuk :

  1. Memberikan penilaian dan keputusan atas pertanggung jawaban pelaksanaan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi.
  2. Menetapkan kebijakan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi Wilayah sebagai Garis Besar Program kerja Organisasi Dewan Pimpinan Wilayah, yang sejalan dengan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi Tingkat Nasional.
  3. Menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah lainnya.
  4. Memilih, menetapkan dan mengangkat Ketua dan anggota Dewan Pimpinan Wilayah.

(4)   Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Ketua dan anggota Dewan Pimpinan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d. diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

(5)   Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Wilayah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 19

Musyawarah Wilayah Luar Biasa

(1)   Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) diselenggarakan diluar jadwal Muswil berkala untuk meminta pertanggung jawabaan Dewan Pimpinan Wilayah mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2)   Muswilub mempunyai wewenang untuk :

  1. Menilai, menerima dan mensyahkan atau menolak pertanggung jawaban atau kinerja Dewan Pimpinan WIlayah.
  2. Jika Pertanggung jawaban dan atau kinerja Dewan Pimpinan Wilayah sebagaimana dimaksud huruf a. ditolak atau tidak diterima, maka Muswilub dapat memberhentikan Dewan Pimpinan Wilayah.
  3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada huruf b. maka Muswilub dapat segera melaksanakan Pemilihan dan mengangkat Ketua dan anggota Dewan Pimpinan Wilayah yang baru.

(3)   Ketentuan tentang penyelengaraan Musyawarah Wilayah Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Musyawarah Kerja Wilayah

(1)   Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) adalah Musyawarah kerja antar organisasi tingkat Wilayah dan tingkat Daerah dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi serta penyesuaian visi untuk melakukan sinergi dalam pelaksanaan program-program kerja antar tingkatan organisasi.

(2)   Dewan Pimpinan Wilayah menyelenggarakan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

(3)   Musyawarah Kerja Wilayah mempunyai wewenang untuk :

  1. Memberikan penilaian atas pertanggung jawaban pelaksanaan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi, pengelolaan keuangan, Perbendaharaan dan harta kekayaan organisasi dari Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah.
  2. Menetapkan sasaran program kerja umum dan program kerja organisasi tahunan, serta pembagian tugas setiap tingkatan organisasi.
  3. Melakukan evaluasi atas aspek koordinasi dan sinkronisasi serta kesesuaian visi dalam melakukan sinergi dalam pelaksanaan program kerja umum dan program kerja organisasi antar tingkatan organisasi yang telah dilakukan selama ini.
  4. Membantu Dewan Pimpinan Wilayah dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri dan hasilnya dipertanggung jawabkan pada Muswil.

(4)   Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 21

Musyawarah Daerah

(1)   Musyawarah Daerah (Musda) adalah musyawarah organisasi tertinggi tingkat Daerah sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi organisasi APTRINDO tingkat Kabupaten/Kota.

(2)   Musyawarah Daerah (Musda) diselenggarakan satu kali dalam lima tahun oleh Dewan Pimpinan Daerah.

(3)   Musyawarah Daerah mempunyai wewenang untuk :

  1. Memberikan penilaian dan keputusan atas pertanggung jawaban pelaksanaan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi
  2. Menetapkan kebijakan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi Daerah sebagai Garis Besar Program kerja Organisasi Dewan Pimpinan Daerah, yang sejalan dengan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi Tingkat Nasional dan Wilayah/Propinsi.
  3. Menetapkan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah lainnya.
  4. Memilih, menetapkan dan mengangkat Ketua dan anggota Dewan Pimpinan Daerah.

(4)   Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 22

Musyawarah Daerah Luar Biasa

(1)   Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) diselenggarakan diluar jadwal Musda berkala untuk meminta pertanggung jawabaan Dewan Pimpinan Daerah mengenai pelanggaran-pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2)   Musdalub mempunyai wewenang untuk :

  1. Menilai, menerima dan mensyahkan atau menolak pertanggung jawaban atau kinerja Dewan Pimpinan Daerah.
  2. Jika Pertanggung jawaban dan atau kinerja Dewan Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a. ditolak atau tidak diterima, maka Musdalub dapat memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah.
  3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada huruf b. maka Musdalub dapat segera melaksanakan Pemilihan dan mengangkat Ketua dan anggota Dewan Pimpinan Daerah yang baru.

(3)   Ketentuan tentang  penyelengaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

 

Pasal 23

Musyawarah Kerja Daerah

(1)  Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) adalah Musyawarah kerja organisasi tingkat Daerah dengan anggota dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi serta penyesuaian visi untuk melakukan sinergi dalam pelaksanaan program-program kerja antar jajaran organisasi dengan anggota, serta dalam rangka mendapatkan masukan tentang permasalahan dan kendala yang dihadapi anggota APTRINDO.

(2)  Dewan Pimpinan Daerah menyelenggarakan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

(3)  Musyawarah Kerja Daerah mempunyai wewenang untuk :

  1. Memberikan penilaian atas pertanggung jawaban pelaksanaan Program Kerja Umum dan Program Kerja Organisasi, pengelolaan keuangan, Perbendaharaan dan harta kekayaan organisasi dari Dewan Pimpinan Daerah.
  2. Menetapkan sasaran program kerja umum dan program kerja organisasi tahunan, serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi.
  3. Melakukan evaluasi atas aspek koordinasi dan sinkronisasi serta kesesuaian visi dalam melakukan sinergi dalam pelaksanaan program kerja umum dan program kerja organisasi antar jajaran organisasi dengan anggotanya yang telah dilakukan selama ini.
  4. Membantu Dewan Pimpinan Daerah dalam memutuskan hal-hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri dan hasilnya dipertanggung jawabkan pada Musda.

(4)  Ketentuan tentang penyelenggaraan Musyawarah Kerja Daerah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 24

Rapat Organisasi

(1)   Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) wajib menyelenggarakan Rapat Pleno organisasi minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dengan mengundang seluruh Pimpinan yang ada.

(2)   Rapat Pleno organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, penyelenggaraannya dapat diperbanyak / ditambah disesuaikan dengan kebutuhan.

(3)   Disamping ketentuan-ketentuan pada ayat (1) dan (2) dirmaksud diatas, jika dianggap perlu dapat diselenggarakan Rapat pleno yang diperluas, dengan mengundang anggota, DPP, DPW, DPD dan atau pihak ketiga yang berasal dari luar organisasi.

(4)   Ketentuan tentang rapat organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 25

Mekanisme Pengambilan Keputusan

(1)   Keputusan-keputusan dalam sidang diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.

(2)   Jika tidak memperoleh mufakat, maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak (voting).

BAB VIII

MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG

DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 26

Masa Jabatan

(1)   Masa jabatan Kepemimpinan Dewan Pimpinan APTRINDO diseluruh tingkatan organisasi ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

(2)   Kepemimpinan APTRINDO tidak boleh dirangkap disemua tingkatan Organisasi baik Pusat, Wilayah dan Daerah, kecuali sangat dibutuhkan dan disetujui oleh Pimpinan Pengurus DPP

Apabila didalam suatu Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Daerah, seseorang diangkat sebagai anggota Dewan Pimpinan pada tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, maka secara otomatis jabatan kepemimpinan APTRINDO yang dipegang oleh yang bersangkutan sebelumnya dinyatakan batal.

(3)   Sewaktu-waktu jika organisasi membutuhkan jabatan tertentu di Struktur Organisasi DPP, maka diperbolehkan untuk rangkap jabatan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Pengurus DPP.

 

Pasal 27

Pendelegasian Wewenang

(1)   Pendelegasian wewenang di Dewan Pimpinan Pusat

Apabila Ketua Umum berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajiban organisasinya untuk jangka waktu tertentu, maka salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh rapat pengurus bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum untuk jangka waktu tersebut.

(2)   Pendelegasian wewenang di Dewan Pimpinan Wilayah dan atau Daerah.

Apabila Ketua berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajiban organisasinya untuk waktu tertentu, maka salah seorang wakil ketua yang ditunjuk oleh rapat pengurus bertindak untuk dan atas nama Ketua untuk jangka waktu tersebut.

Pasal 28

Pergantian Antar Waktu

(1)   Apabila Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah dan atau Daerah berhalangan tetap dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan atau menyelesaikan kewajiban organisasinya sampai masa jabatan kepemimpinannya berakhir, maka jabatan Ketua Umum DPP, Ketua DPW dan atau Ketua DPD digantikan oleh salah seorang dari pengurus, yang ditetapkan oleh dan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan masing-masing yang diagendakan untuk hal tersebut.

(2)   Apabila karena sesuatu sebab terjadi kekosongan dalam keanggotaan Dewan Pimpinan, maka pergantian untuk mengisi kekosongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan masing-masing yang diagendakan untuk hal tersebut, selambat-lambatnya tiga bulan sejak terjadinya kekosongan keanggotaan tersebut.

(3)   Tindakan yang dilakukan Dewan Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib diberitahukan kepada Dewan Pimpinan organisasi satu tingkat lebih tinggi diatasnya pada tingkatan organisasinya masing-masing, untuk disyahkan dan dikukuhkan serta dipertanggung jawabkan pada Munas, Muswil dan Musda.

(4)   Masa jabatan Ketua Umum dan Ketua antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan masa jabatan tersisa dari jabatan Ketua Umum dan atau Ketua yang digantikannya.

 

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 29

Sumber Keuangan

(1)   Keuangan Organisasi diperoleh dari :

  1. Uang Pendaftaran
  2. Uang Iuran
  3. Uang Donasi/Sumbangan/Hibah yang tidak mengikat
  4. Usaha-usaha lainnya yang dilaksanakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  5. Sumber-sumber lainnya yang sah.

(2)   Asset yang dihasilkan dari sumber keuangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) menjadi kekayaan Organisasi.

(3)   Ketentuan tentang sumber keuangan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Pengelolaan dan Pelaporan Perbendaharaan

(1)    Dewan Pimpinan disetiap tingkatan organisasi bertanggung jawab secara berjenjang atas penggunaan dan pengawasan penggunaan keuangan dan perbendaharaan organisasi serta pengawasan pengelolaan harta kekayaan organisasi pada tingkatannya masing-masing.

(2)    Dewan Pimpinan disetiap tingkatan organisasi diwajibkan menyusun catatan laporan penerimaan dan penggunaan keuangan dan perbendaharaan organisasi serta pengelolaan harta kekayaan organisasi pada tingkatannya masing-masing secara berkala setiap bulannya, serta memberikan pertanggung jawaban dan atau mempublikasikan catatan laporan tersebut pada Musyawarah organisasi pada tingkatannya masing-masing, atau sesuai ketentuan organisasi.

(3)    Ketentuan tentang tata cara pencatatan dan pelaporan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan serta harta kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

 

 

 

BAB X

KESEKRETARIATAN

Pasal 31

Sekretariat Dewan Pimpinan

  1. Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat berada di Medan-Sumatera Utara, Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah berada di setiap ibukota Propinsi dan Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah berada di setiap ibukota Kabupaten/Kota.
  2. Dewan Pimpinan dapat mengangkat Sekretaris Eksekutif yang profesional.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 32

Perubahan Anggaran Dasar

(1)    Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan disyahkan berdasarkan ketetapan Musyawarah Nasional (Munas) dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

(2)    Ketentuan tentang perubahan Anggaran Dasar pada Munas dan Munaslub diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 33

Pembubaran Organisasi

(1)   Pembubaran organisasi dilakukan harus melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

(2)   Apabila organisasi dibubarkan maka Munaslub sekaligus menetapkan penghibahan dan atau penyerahan sebagai sumbangan seluruh harta kekayaan organisasi kepada badan-badan sosial dan atau yayasan-yayasan tertentu.

(3)   Ketentuan tentang pembubaran organisasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

(1)   Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disyahkan pada tanggal 31 Agustus 2018, bertempat di Kantor Notaris Mauliddin Shati, SH, serta dibuat kedalam suatu akte Notaris.

(2)   Agar setiap anggota APTRINDO dapat mengetahuinya, seluruh Dewan Pimpinan APTRINDO diseluruh tingkatan diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada seluruh anggota APTRINDO dan khalayak lainnya serta berbagai instansi terkait lainnya.

(3)   Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam anggaran dasar ini diatur dalam anggaran rumah tangga dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar.

(4)   Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disyahkan oleh Musyawarah Nasional (Munas).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA APTRINDO

BAB I

UMUM

Pasal 1

Landasan Penyusunan

(1)   Anggaran Rumah Tangga disusun berlandaskan kepada Anggaran Dasar APTRINDO yang ditetapkan dan disyahkan pada tanggal 31 Agustus 2018, bertempat di Kantor Notaris Mauliddin Shati, SH

(2)   Anggaran Rumah Tangga ini merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

 

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Pembentukan Organisasi

APTRINDO pertama kali dibentuk pada tanggal 11 Desember 2017 di Medan, yang merupakan gabungan perusahaan dan koperasi yang bergerak dibidang usaha  transportasi.

 

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

(1)   Sistem keanggotaan APTRINDO bersifat terbuka khusus.

(2)   Anggota APTRINDO adalah pengusaha transportasi baik persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha transportasi secara tetap dan terus menerus serta berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dan lembaga usaha yang menjalankan salah satu usaha transportasi, yang keanggotaannya terbuka bagi Badan Usaha Koperasi dan badan usaha Swasta.

Pasal 4

Pendaftaran Keanggotaan

(1)   Pendaftaran anggota APTRINDO diatur dalam Kebijakan Organisasi (KO).

(2)   Pendaftaran anggota APTRINDO dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah ditempat anggota berdomisili, sesuai dengan ketentuan ayat (1).

 

Pasal 5

Hak-hak Anggota

Setiap Anggota APTRINDO mempunyai hak :

(1)   Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan pertanyaan secara lisan maupun tertulis kepada Dewan Pengurus,

(2)   Mendapatkan perlindungan, pembinaan dari organisasi,

(3)   Membela diri jika dikenakan sanksi organisasi,

(4)   Memilih dan dipilih menjadi Pengurus APTRINDO.

 

Pasal 6

Kewajiban Anggota

Setiap Anggota APTRINDO berkewajiban :

(1)   Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kebijakan Organisasi serta keputusan-keputusan organisasi.

(2)   Setia dan disiplin kepada organisasi.

(3)   Membayar uang pendaftaran dan iuran anggota, yang besaran nominalnya ditetapkan Organisasi.

(4)   Menjaga citra dan nama baik APTRINDO.

(5)   Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan APTRINDO.

(6)   Membantu pimpinan organisasi dalam melaksanakan program kerja organisasi dan wajib membela kepentingan organisasi terhadap usaha-usaha yang menghalangi pelaksanaan program tersebut, yang dapat merugikan organisasi.

(7)   Tidak merangkap menjadi anggota organisasi lain yang sejenis.

(8)   Ketentuan tentang uang pendaftaran dan uang iuran Anggota diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Organisasi.

 

Pasal 7

Kehilangan Keanggotaan

(1)   Anggota APTRINDO kehilangan keanggotaannya karena :

  1. Mengundurkan diri
  2. Menghentikan usahanya
  3. Meninggal dunia
  4. Diberhentikan oleh organisasi

 

Pasal 8

Sanksi Terhadap Anggota

(1)   Setiap Anggota APTRINDO dapat diberi sanksi karena :

  1. Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kebijakan Organisasi dan Kode Etik Anggota.
  2. Bertindak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Dewan Pimpinan APTRINDO.
  3. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik APTRINDO.

(2)   Sanksi yang diberikan organisasi sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan, dapat berupa :

  1. Teguran atau peringatan tertulis
  2. Pemberhentian sementara (skorsing) yang disertai dengan pemberhentian pelayanan Organisasi
  3. Pemberhentian (Pemecatan) sebagai Anggota.

 

Pasal 9

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Tetap

(1)    Pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap anggota APTRINDO dilakukan oleh Dewan Pengurus organisasi tempat dimana anggota APTRINDO dimaksud terdaftar.

(2)    Pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap anggota APTRINDO tingkat Wilayah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, dalam hal ini melalui surat yang ditanda tangani oleh Ketua Umum.

(3)    Pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap anggota APTRINDO tingkat Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

(4)    Keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap Anggota APTRINDO dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu tiga bulan, terkecuali untuk hal-hal yang dianggap luar biasa setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pimpinan masing-masing.

(5)    Dalam masa pemberhentian sementara dan atau setelah pemberhentian tetap, anggota yang bersangkutan kehilangan hak-hak keanggotaannya, serta dibebaskan dari seluruh tugas dan fungsi keorganisasian yang melekat kepadanya.

(6)    Anggota yang dikenai sanksi pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap berhak untuk melakukan pembelaan diri pada musyawarah organisasi di tingkatannya masing-masing.

(7)    Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, akan memperoleh pemulihan hak-haknya kembali, setelah sanksi tersebut dicabut oleh Dewan Pimpinan yang bersangkutan, pada musyawarah organisasi di tingkatannya masing-masing.

 

BAB IV

DEWAN PIMPINAN

Pasal 10

Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat

(1)   Komposisi Dewan Pimpinan Pusat sebanyak banyaknya terdiri dari :

  1. 1 (satu) orang Ketua Umum
  2. 2 (dua) orang Ketua
  3. 1 (satu) orang Sekretaris Jenderal
  4. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris Jenderal
  5. 1 (satu) orang Bendahara
  6. 1 (satu) orang Wakil Bendahara
  7. 6 (enam) orang Ketua Bidang.

(2)   Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatas adalah :

  1. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pembinaan Daerah
  2. Bidang Pemerintahan dan Birokrasi
  3. Bidang Hukum, Advokasi dan Perizinan
  4. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Internasional
  5. Bidang Ekonomi & Kewirausahaan
  6. Bidang Penelitian & Pengembangan (Litbang)

(3)   Tugas dan kewajiban, tata kerja dan ruang lingkup kegiatan/kerja Pengurus sebagaimana dimaksud Ayat (1), dan (2) diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(4)   Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat, terdiri atas: Ketua Umum, Para Ketua, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara dan Wakil Bendahara.

(5)   Dewan Pimpinan Pusat bekerja secara kolektif dan semua Keputusan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat.

(6)   Dalam hal-hal yang sangat mendesak Pengurus harian Dewan Pengurus Pusat dapat menetapkan suatu kebijaksanaan dan wajib mempertanggung jawabkannya kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat berikutnya.

(7)   Anggota Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat.

 

Pasal 11

Susunan Personalia Dewan Pimpinan Wilayah

(1)   Komposisi Dewan Pimpinan Wilayah sebanyak-banyaknya terdiri dari :

  1. 1 (satu) orang Ketua
  2. 1 (satu) Orang Wakil Ketua
  3. 1 (satu) Orang Sekretaris
  4. 1 (satu) Orang Wakil Sekretaris
  5. 1 (satu) Orang Bendahara
  6. 1 (satu) Orang Wakil Bendahara
  7. 6 (enam) Orang Ketua Bidang.

(2)   Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatas adalah :

  1. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pembinaan Daerah
  2. Bidang Pemerintahan dan Birokrasi
  3. Bidang Hukum, Advokasi dan Perizinan
  4. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Nasional
  5. Bidang Ekonomi & Kewirausahaan
  6. Bidang Penelitian & Pengembangan (Litbang)

(3)   Nama-nama bidang tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

(4)   Tugas dan kewajiban, tata kerja dan ruang lingkup kegiatan/kerja Pengurus sebagaimana dimaksud Ayat (1), dan (3) diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

(5)   Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah, terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.

(6)   Dewan Pimpinan Daerah bekerja secara kolektif dan semua Keputusan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah.

(7)   Dalam hal-hal yang sangat mendesak Pimpinan harian Dewan Pimpinan Daerah dapat menetapkan suatu kebijaksanaan dan wajib mempertanggung jawabkannya kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah berikutnya.

(8)   Anggota Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.

(9)   Anggota Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah diperluas terdiri dari, Dewan Pertimbangan Daerah dan atau Koordinator Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah yang diperlukan.

 

Pasal 12

Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah

(1)   Komposisi Dewan Pimpinan Daerah sebanyak-banyaknya terdiri dari :

  1. 1 (satu) orang Ketua
  2. 1 (satu) Orang Wakil Ketua
  3. 1 (satu) Orang Sekretaris
  4. 1 (satu) Orang Wakil Sekretaris
  5. 1 (satu) Orang Bendahara
  6. 1 (satu) Orang Wakil Bendahara
  7. 6 (enam) Orang Ketua Bidang.

(2)   Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) diatas adalah :

  1. Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pembinaan Daerah
  2. Bidang Pemerintahan dan Birokrasi
  3. Bidang Hukum, Advokasi dan Perizinan
  4. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Wilayah
  5. Bidang Ekonomi & Kewirausahaan
  6. Bidang Pelatihan & Pengembangan (Litbang)

(3)   Nama-nama bidang tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

(4)   Tugas dan kewajiban, tata kerja dan ruang lingkup kegiatan/kerja Pengurus sebagaimana dimaksud Ayat (1), dan (3) diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Daerah.

(5)   Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah, terdiri atas : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.

(6)   Dewan Pimpinan Daerah bekerja secara kolektif dan semua Keputusan yang ditetapkan harus didasarkan atas keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah.

(7)   Dalam hal-hal yang sangat mendesak Pengurus harian Dewan Pimpinan Daerah dapat menetapkan suatu kebijaksanaan dan wajib mempertanggung jawabkannya kepada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah berikutnya.

(8)   Anggota Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah.

(9)   Anggota Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah diperluas terdiri dari Dewan Pertimbangan Daerah dan anggota yang dianggap perlu.

 

Pasal 13

Tugastugas Dewan Pimpinan

Dalam memenuhi tugas dan fungsi APTRINDO sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 9 dan Pasal 10 Dewan Pimpinan Organisasi APTRINDO diseluruh tingkatan Organisasi berkewajiban :

(1)    Melaksanakan seluruh hasil keputusan Munas, Mukernas, Muswil Mukerwil, Musda, Mukerda, dan Kebijakan Organisasi.

(2)    Melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian untuk demi mencapai tujuan dan fungsi organisasi

 

Pasal 14

Sanksi Terhadap Dewan Pimpinan

(1)   Dewan Pimpinan dapat dikenakan Sanksi organisasi berupa :

  1. Untuk tingkat DPP pemberhentian kepengurusannya.
  2. Untuk tingkat DPW Pembekuan/Pemberhentian Kepengurusannya.
  3. Untuk tingkat DPD Pembekuan/Pemberhentian Kepengurusannya.

(2)   Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a b. dan c. dilakukan melalui mekanisme Munaslub/Muswilub/Musdalub.

(3)   Sanksi pembekuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b. dan c. dilakukan oleh Dewan Pimpinan yang lebih tinggi satu tingkat diatasnya, setelah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

  1. Adanya peringatan tertulis kepada Dewan Pimpinan yang bersangkutan oleh dan berdasarkan hasil keputusan rapat pleno Dewan Pimpinan yang lebih tinggi satu tingkat diatasnya, dengan diberikan batas waktu selama-lamanya 30 hari untuk memperbaikinya.
  2. Jika setelah batas waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud huruf a. peringatan dimaksud tidak diindahkan, maka peringatan kedua dapat diberikan dengan kembali memberikan batas waktu selama-lamanya 30 hari untuk memperbaikinya.
  3. Jika setelah batas waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud huruf b. peringatan kedua dimaksud tetap tidak diindahkan, maka sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pertimbangan yang berada pada tingkat Dewan Pimpinan yang akan memberikan sanksi.

(4)   Dewan Pimpinan yang memberikan Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus segera membentuk kepengurusan Wilayah, Daerah sementara di Provinsi/Kota/Kabupaten yang dikenai sanksi pembekuan kepengurusan, untuk masa jabatan selama-lamanya satu tahun, dengan tugas menjaga agar tugas dan fungsi organisasi tetap berjalan, serta mempersiapkan pelaksanaan musyawarah luar biasa guna memilih ketua dan membentuk kepengurusan organisasi yang baru.

(5)   Masa jabatan Dewan Pimpinan yang terbentuk pada Musyawarah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) adalah Lima Tahun.

(6)   Dewan Pimpinan yang memberikan/menjatuhkan Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) (2) harus mempertanggung jawabkan kebijakannya kepada Dewan Pimpinan yang tingkatannya lebih tinggi dan kepada Munas/Muswil/Musda yang bersangkutan.

 

BAB V

KEPUTUSAN

Pasal 15

(1)   Keputusan dalam sidang diambil dengan Musyawarah untuk mufakat sesuai dengan isi dan jiwa musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

(2)   Jika tidak diperoleh mufakat, maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak (voting)  berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

(3)   Apabila pada pemilihan pertama terdapat jumlah suara yang sama, maka pemungutan suara diulang.

(4)   Bilamana tidak diperoleh suara terbanyak pada pungutan suara yang kedua maka keputusan diambil oleh Pimpinan Sidang.

(5)   Pemilihan perorangan dapat dilakukan dengan pungutan suara secara tertulis dan rahasia dan keputusan diambil dengan suara terbanyak atau cara lain yang disepakati oleh peserta musyawarah.

 

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 16

Tata cara Pemilihan Pengurus

(1)   Pemilihan Ketua Umum DPP, Ketua DPW dan Ketua DPD dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia oleh peserta Munas, Muswil, Musda dan atau Munaslub, Muswilub, Musdalub.

(2)   Ketua Umum/Ketua terpilih adalah ketua formatur pembentukan Dewan Pimpinan.

(3)   Dalam pemilihan pengurus Dewan Pimpinan, ketua formatur dibantu oleh pembantu Formatur, yang dipilih secara musyawarah dan mufakat atau melalui pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia oleh peserta Munas, Muswil, Musda dan atau Munaslub, Muswilub, Musdalub.

(4)   Ketentuan tentang pemilihan Ketua Umum DPP, Ketua DPW dan Ketua DPD serta Pengurus Dewan Pimpinan, diatur lebih lanjut dalam tata tertib.

 

Pasal 17

Pelantikan Pengurus

(1)   Dewan Pimpinan Pusat dilantik oleh Pimpinan Munas/Munaslub.

(2)   Dewan Pimpinan Wilayah dilantik oleh Dewan Pimpinan Pusat.

(3)   Dewan Pimpinan Daerah dilantik oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

 

Pasal 18

Kode Etik Anggota dan Pengurus

(1)   Kode Etik Anggota dan Pengurus APTRINDO adalah sebagai tuntunan moral dan perilaku yang mengikat seluruh Anggota dan Pengurus APTRINDO diseluruh tingkatan Organisasi.

(2)   Kode etik anggota dan pengurus APTRINDO diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Organisasi.

Pasal 19

Sanksi Terhadap Fungsionaris Dewan Pimpinan

(1)   Setiap Fungsionaris Dewan Pimpinan dapat dikenai Sanksi oleh Dewan Pimpinan, karena :

  1. Secara sadar melanggar atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  2. Bertindak merugikan dan atau mencemarkan nama baik organisasi.
  3. Melanggar Kebijakan Organisasi (KO) dan keputusan organisasi lainnya.
  4. Tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota Dewan Pimpinan.
  5. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.

(2)   Sanksi yang diberikan oleh Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan, adalah :

  1. Peringatan tertulis
  2. Pemberhentian sementara (skorsing).
  3. Pemberhentian tetap dari Jabatan.

(3)   Keputusan pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap kepada Fungsionaris Dewan Pimpinan yang bersangkutan dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, terkecuali dalam hal-hal yang dianggap luar biasa dapat dilakukan melalui rapat Pleno Dewan Pimpinan.

(4)   Dalam masa pemberhentian sementara dan setelah pemberhentian tetap, Fungsionaris Dewan Pimpinan yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai pengurus.

(5)   Fungsionaris Dewan Pimpinan yang dikenai Sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap berhak melakukan pembelaan diri secara berjenjang pada forum musyawarah resmi organisasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

(6)   Hak-hak rehabilitasi dapat diberikan kepada Fungsionaris Dewan Pimpinan yang telah mendapat sanksi, dengan keputusan organisasi.

 

Pasal 20

Kesekretariatan Organisasi

Pada setiap jenjang organisasi APTRINDO harus mempunyai sekretariat organisasi, dengan uraian tugas, jabatan dan wewenang sebagai berikut :

(1)   Sekretariat APTRINDO disetiap tingkatan bertugas melayani semua urusan Dewan Pimpinan APTRINDO masing-masing.

(2)   Sekretariat APTRINDO disetiap tingkatan melaksanakan semua ketetapan dan tugas-tugas harian yang dibebankan oleh Dewan Pimpinan masing-masing, yang tidak merupakan kebijakan, mengelola segala urusan administrasi, manajemen kesekretariatan, personalia, keuangan, harta benda organisasi dan berbagai tugas-tugas kesekretariatan lainnya.

 

Pasal 21

Sekretaris Eksekutif

(1)   Kesekretariatan APTRINDO diseluruh tingkatan dapat dipimpin oleh seorang Sekretaris Eksekutif, yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan masing-masing, berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan kebijakan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Organisasi masing-masing.

(2)   Sekretaris eksekutif bukan pengusaha transportasi karena itu jabatan Sekretaris eksekutif tidak boleh dirangkap oleh anggota Dewan Pimpinan APTRINDO.

(3)   Dalam menjalankan tugas sehari-hari Sekretaris Eksekutif dapat dibantu oleh beberapa asisten Sekretaris Eksekutif serta staf lainnya, yang jumlah serta pembagian kerjanya diatur sesuai kebutuhan Dewan Pimpinan Organisasi atas persetujuan Dewan Pimpinan masing-masing.

(4)   Asisten Sekretaris Eksekutif serta staf lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tenaga profesional yang bekerja penuh waktu, yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan masing-masing serta dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Eksekutif, berdasarkan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan kebijakan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan masing-masing.

 

BAB VII

K E U A N G A N

Pasal 22

Sumber Dana

(1)    Organisasi APTRINDO memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ketentuan Anggaran Dasar.

(2)    Setiap anggota wajib membayar Uang Pendaftaran dan Uang Iuran :

  1. Uang pendaftaran dipungut satu kali untuk setiap anggota.
  2. Uang iuran dipungut setiap bulan dari setiap anggota.

(3)    Tata cara pemungutan uang pendaftaran dan uang iuran anggota diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Organisasi.

(4)    Untuk menciptakan sumber keuangan organisasi, Dewan Pimpinan APTRINDO diseluruh tingkatan dapat membentuk badan usaha, sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kebijakan Organisasi lainnya.

(5)    Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbuka untuk usaha selain transportasi.

 

Pasal 23

Perimbangan Pembagian Keuangan

(1)   Dari jumlah pendapatan keuangan yang bersumber dari uang pendaftaran dan uang iuran anggota, pembagian perimbangan keuangannya ditetapkan sebagai berikut :

  1. 30 % (tiga puluh persen) dari pendapatan Organisasi Daerah (DPD) disetorkan setiap bulannya ke Organisasi Wilayah (DPW) melalui rekening yang ditetapkan oleh DPW.
  2. 30 % (tiga puluh persen) dari pendapatan Organisasi Wilayah (DPW) disetorkan setiap bulannya ke Organisasi Pusat (DPP) melalui rekening yang ditetapkan oleh DPP.
  3. 15 % (lima belas persen) dari pendapatan Organisasi Pusat (DPP) disetorkan setiap bulannya ke Dewan Pembina melalui rekening yang ditetapkan oleh DPP.

(2)   Dari jumlah pendapatan keuangan yang bersumber dari usaha-usaha yang sah yang dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan organisasi disetiap tingkatan.

(3)   Tata cara pembagian keuangan yang dimaksud pada ayat (1) dan sanksinya ditetapkan dalam Kebijakan Organisasi.

 

Pasal 24

Penggunaan dan pengelolaan keuangan

(1)   Kebijakan penggunaan dan pengelolaan keuangan organisasi APTRINDO diseluruh tingkatan ditetapkan dalam program kerja tahunan yang disusun sekretariat organisasi dan disetujui Dewan Pimpinan Organisasi.

Pasal 25

Pertanggung Jawaban Keuangan

(1)   Rapat Dewan Pimpinan Organisasi APTRINDO disetiap tingkatan untuk membahas dan meneliti laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi dari sekretariat masing-masing diadakan selambat-lambatnya satu kali dalam tiga bulan.

(2)   Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang untuk melakukan audit atas laporan pertanggung jawaban keuangan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah APTRINDO.

(3)   Laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi harus disampaikan pada setiap Mukernas, Mukerwil dan Mukerda tahunan masing-masing tingkatan organisasi.

(4)   Pencatatan keuangan organisasi APTRINDO disetiap tingkatan dimulai setiap tanggal satu Januari sampai dengan             tanggal tiga puluh satu Desember tahun yang sama.

(5)   Dewan Pimpinan mempertanggung jawabkan pengawasan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan organisasi kepada Munas/Muswil dan Musda masing-masing.

 

BAB VIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT ORGANISASI

Pasal 26

Musyawarah Nasional (Munas)

(1)   Musyawarah Nasional dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.

(2)   Peserta Musyawarah Nasional adalah :

  1. Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Dewan Pimpinan Wilayah.
  3. Dewan Pimpinan Daerah.

(3)   Peninjau Musyawarah Nasional adalah :

  1. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah.
  2. Utusan Dewan Pimpinan Daerah.
  3. Undangan lainnnya yang dianggap perlu yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 27

Hak Suara

(1)   Setiap peserta mempunyai hak suara dan Hak Bicara yang sama.

(2)   Peninjau hanya memiliki hak Bicara atas persetujuan Pimpinan Sidang.

(3)   Dalam Musyawarah Nasional, DPP, DPW dan DPD masing-masing 1 (satu) suara.

Pasal 28

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub),

Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub)

(1)   Munaslub dapat diselenggarakan atas permintaan sekurang-kurangnya setengah ditambah satu jumlah Dewan Pimpinan Wilayah.

(2)   Mengenai tahap-tahap penyelenggaraan Munaslub, Muswilub dan Musdalub, diatur lebih lanjut dalam Kebijakan Organisasi.

  1. Setiap Dewan Pimpinan Wilayah APTRINDO yang meminta diadakan Munaslub dapat menarik kembali permintaannya, jika kemudian Dewan Pimpinan Wilayah yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas kinerja Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Dewan Pimpinan Wilayah APTRINDO yang menarik kembali permintan diadakannya Munaslub sebagaimana dimaksud pada huruf a. tidak dibolehkan mengulangi permintaannya atau ikut serta meminta diadakannya Munaslub untuk alasan permasalahan yang sama.

(3)   Dewan Pimpinan Wilayah yang meminta dilaksanakan Munaslub menjadi penyelenggara dan penanggung jawab Munaslub.

(4)   Dewan Pimpinan Wilayah yang meminta dilaksanakan Munaslub sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Komite bersifat ad-hock sebagai penyelenggara Munaslub.

  1. Pada Munaslub tidak ada Peninjau.
  2. Ketentuan penyelenggaraan tentang Munaslub, berlaku pula untuk penyelenggaraan Muswilub dan Musdalub, disesuaikan tingkatannya masing-masing.

 

Pasal 29

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)

(1)   Mukernas dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.

(2)   Peserta Musyawarah Kerja Nasional adalah :

  1. Dewan Pimpinan Pusat
  2. Dewan Pimpinan Wilayah
  3. Dewan Pimpinan Daerah

(3)   Peninjau Musyawarah Kerja Nasional adalah :

  1. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah.
  2. Undangan lainnya yang dianggap perlu yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 30

Musyawarah Wilayah (Muswil)

(1)   Musyawarah Wilayah dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.

(2)   Peserta Musyawarah Wilayah adalah :

  1. Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Dewan Pimpinan Wilayah.
  3. Dewan Pimpinan Daerah.

(3)   Peninjau Musyawarah Wilayah adalah :

  1. Utusan Dewan Pimpinan Wilayah.
  2. Undangan yang dianggap perlu yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

(4)   Undangan serta rancangan Acara dan rancangan Tata Tertib Musyawarah Wilayah harus sudah disampaikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah kepada seluruh Peserta Muswil selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah.

Pasal 31

Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil)

(1)   Mukerwil dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.

(2)   Peserta Musyawarah Kerja Wilayah adalah :

  1. Dewan Pimpinan Wilayah
  2. Utusan Dewan Pimpinan Daerah.

(3) Peninjau Musyawarah Kerja Wilayah adalah :

  1. Dewan Pimpinan Pusat
  2. b. Anggota Dewan Pimpinan Wilayah.
  3. Tamu undangan yang dianggap perlu yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 32

Musyawarah Daerah (Musda)

(1)   Musyawarah Daerah dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.

(2)   Peserta Musyawarah Daerah adalah :

  1. Dewan Pimpinan Wilayah.
  2. Dewan Pimpinan Daerah.
  3. Anggota.

(3)   Peninjau Musyawarah Daerah adalah :

  1. Utusan Dewan Pimpinan Daerah
  2. b. Undangan yang dianggap perlu yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 33

Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda)

(1)   Mukerda dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.

(2)   Peserta Musyawarah Kerja Daerah adalah :

  1. Dewan Pimpinan Daerah.
  2. Anggota.

(3) Peninjau Musyawarah Kerja Daerah adalah :

  1. Utusan Dewan Pimpinan Daerah
  2. Tamu undangan yang dianggap perlu yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah.

 

 

 

BAB IX

LAMBANG DAN BENDERA/PATAKA APTRINDO

Pasal 34

Lambang APTRINDO

Bentuk, Warna, arti dan makna lambang APTRINDO tertera pada lampiran 1 Anggaran Rumah Tangga ini.

 

Pasal 35

Bendera/Pataka APTRINDO

(1)    Organisasi APTRINDO disetiap tingkatan wajib memiliki bendera/pataka APTRINDO yang seragam bentuknya. Ketentuan mengenai bendera/pataka APTRINDO tertera pada lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga ini.

(2)    Pada hari-hari biasa, Bendera/Pataka APTRINDO dipasang di Kantor Sekretariat APTRINDO masing-masing pada posisi disamping kiri Bendera Merah Putih.

(3)    Pada acara-acara resmi organisasi seperti Munas/Munaslub/Mukernas/Muswil/Muswilub/ Mukerwil/Musda/Musdalub/Mukerda dan pertemuan-pertemuan resmi organisasi lainnya, Bendera/Pataka APTRINDO dari tingkat organisasi yang bersangkutan dipasang di depan podium berdampingan dengan bendera Merah Putih pada posisi disamping kiri Bendera Merah Putih dan dibelakang atau disampingnya dikelilingi oleh Bendera/Pataka APTRINDO dari organisasi yang tingkatannya berada langsung dibawahnya.

 

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 36

Perubahan Anggaran Rumah Tangga

Perubahan Anggaran Rumah Tangga APTRINDO ditetapkan berdasarkan ketetapan Musyawarah Nasional (Munas), dan atau ketetapan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 32 ayat (1).

BAB XI

PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 37

Pembubaran Organisasi

(1)   Pembubaran APTRINDO dapat dilaksanakan apabila merupakan keputusan Mutlak dari Peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 33 Ayat (1). Apabila APTRINDO dibubarkan maka Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) harus menetapkan syarat pembubaran serta syarat likuidasi harta kekayaan APTRINDO.

 

BAB XII

ATURAN PENUTUP

Pasal 38

Penutup

(1)   Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2018.

(2)   Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pimpinan APTRINDO di seluruh tingkatan Organisasi APTRINDO diperintahkan untuk mengumumkan dan atau menyebarluaskan Anggaran Rumah Tangga ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya.

Pasal 39

Lain – lain

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini, diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat APTRINDO melalui Kebijakan Organisasi (KO) tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan dipertanggung jawabkan dalam Musyawarah Nasional berikutnya.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.